SAAT ini terdapat anomali data pendidikan nasional. Data pendidikan yang terinput dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan Nasional (Dapodikdas) dapat dikatakan lengkap. Meski demikian kualitas dan validitasnya belum terpenuhi. Sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait dunia pendidikan.
Hal tersebut melatari BPMP DIY pada Jumat, 25 Oktober 2024 menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Dapodik 2024. Kegiatan dilaksanakan di hotel Grand Rohan Jogja menghadirkan seluruh pengampu kepentingan antara lain dinas pendidikan kabupaten/kota, operator dinas, operator sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, operator pendidikan non formal, dan pihak terkait lainnya.
Retno Wijayanti, M.Psi, Kasubag Umum BPMP DIY dalam kesempatan itu menekankan bahwa kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sangat penting bagi pemerintah. Ia menuturkan bahwa kualitas data pendidikan yang tercermin dalam Indeks Kualitas Dapodik (IKD) perlu dijaga. Karena data yang salah akan berpotensi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat. “Data pendidikan harus diupayakan lengkap, valid dan mutakhir,” kata Retno.
Lebih lanjut, ia menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan Dapodik seperti data anak stunting, Kartu Indonesia Pintar, sertifikasi guru, bantuan DAK fisik dan beberapa program lain. Operator sekolah sebagai pengelola data Dapodik diminta untuk benar-benar memperhatikan validitas data ketika proses inputing. Data-data tersebut harus tervalidasi dengan data pembanding seperti data dari Dukcapil.
Sugianta, narasumber lain menjelaskan bahwa proses validasi data tersebut tidak mudah. Ia mengakui bahwa proses pendataan sering mengalami kesulitan dalam pengumpulan sumber data seperti akta dan KK. Oleh karena itu operator perlu mendapat dukungan dari kepala satuan pendidikan maupun dinas pendidikan.
Ketua Pokja Pendataan BPMP DIY mengakui bahwa posisi operator belum masuk struktur kepegawaian. Meski perannya sangat penting sampai saat ini pekerjaan operator dapat dikatakan “sampiran”. Padahal data yang diinput oleh operator merupakan sumber perumusan kebijakan pemerintah.
Pada sesi lain BPMP DIY juga meluncurkan aplikasi verval ATS. Aplikasi digunakan untuk memetakan data anak tidak sekolah di DIY. Dengan aplikasi ini pemerintah berupaya mendapatkan data anak tidak sekolah (ATS) di DIY seperti jumlah, sumber masalah, usia dan data lainnya. Dari data tersebut untuk dirumuskan kebijakan-kebijakan penanganannya.
Diharapkan para pengempu kepentingan bersinergi untuk memastikan kualitas data pendidikan di DIY. Indeks Kualitas Dapodik (IKD) DIY yang saat ini berada pada 5 terbaik nasiolal diharapkan dijaga dan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. (Fathoni)
Artikel Data Pokok Pendidikan untuk Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas pertama kali tampil pada Wiradesa.co.
