Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Agung Suganda mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, tengah berupaya memberantas penyakit mulut dan kukus (PMK) yang kini tengah kembali mewabah dan menjangkiti ternak dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, sejak akhir tahun lalu, sejumlah lebih dari 49.000 vaksinasi telah dilaksanakan di 16 provinsi.
“Sebanyak 13.956 hewan ternak yang sakit juga telah diberikan pengobatan khusus dari dokter hewan,” kata Suganda dalam seminar Nasional yang bertajuk Roadmap dan Strategi Menuju Indonesia Bebas PMK, Jumat (16/1) di ruang Auditorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada.
Ia menerangkan bahwa Kementerian Pertanian juga telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 104 miliar untuk mendukung pelaksanaan program empat juta dosis vaksinasi di zona pemberantasan penyakit PMK di daerah. “Kami memohon dukungan rekan sejawat dokter hewan dari seluruh institusi. Kita sudah membentuk jalur komunikasi karena tanpa gotong royong, maka pemberantasan PMK akan sangat sulit kita laksanakan,” ujar Dirjen.
Dalam kesempatan itu, Agung Suganda memaparkan data perkembangan kasus dan penanganan PMK di Indonesia sepanjang tahun 2024 lalu. Kasus PMK memuncak pada periode April—Agustus, menjelang perayaan Idul Adha. Mulai 28 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025, tercatat sebanyak lebih dari 25.000 hewan ternak terjangkit PMK yang tersebar di 2.736 desa. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa PMK telah menjadi ancaman yang membutuhkan perhatian serius.
Guru Besar FKH UGM bidang Mikrobiologi Veteriner Prof. Dr. drh. Agnesia Endang Tri Hastuti Wahyuni, M.Si, Aeth Wahyuni, mengatakan penyakit PMK adalah salah satu penyakit lintas batas yang sangat menular pada hewan, dan dapat menyebar secara nasional dan internasional dengan cepat dan tidak terduga. Ciri-ciri ternak yang terinfeksi dari penularan penyakit ini ditandai oleh lesi di mulut dan kaki hewan, serta penurunan produksi susu, berat badan, dan gangguan produksi. “Meskipun angka kematian tidak tinggi, tetapi PMK menyebabkan kerugian dalam perdagangan,” ujar Wahyuni.
Sementara Prof. drh. Agung Budiyanto, MP, Ph.D, selaku Dosen di Departemen Reproduksi dan Obstetri FKH UGM menegaskan peran perguruan tinggi khususnya Fakultas Kedokteran Hewan harus ikut berkontribusi dalam penanganan PMK. Perguruan tinggi bisa berperan sebagai tim satgas, pakar klinis dan laboratoris, serta pelaku pengabdian masyarakat dalam membina masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi juga ikut memberikan dukungan berupa komunikasi, informasi, dan edukasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Penanganan jangka pendek dilakukan untuk mengurangi kerugian dengan penanganan yang efektif dan diagnosa yang akurat. “Langkah yang dapat dilakukan adalah menentukan treatment sesuai dengan kondisi hewan yang ada,” paparnya.
Setelah dilakukan diagnosa yang tepat, penanganan dilakukan dengan pemberian vitamin, protein, obat cacing, atau perbaikan hormonal. “Penanganan jangka menengah dan panjang dilakukan dengan vaksinasi, pengobatan, dan penyuluhan ke masyarakat,” pungkasnya.
Dalam seminar yang diselenggarakan oleh FKH UGM ini, menghadirkan pembicara lainnya yakni Dr. drh. Muhammad Munawaroh, MM, selaku Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI); praktisi dan pengusaha drh. Nanang Purus Subendro dari PT Indo Prima Beef; dan dokter hewan drh. Bima Ade Rusandi dari Kabupaten Kediri; dan drh. Retno Widyastuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, DIY. (*)
Artikel Penanganan PMK Butuh Perhatian Serius pertama kali tampil pada Wiradesa.co.
